My Instagram

My Instagram
My #2015bestnine in Instagram is still the best :)

Sabtu, 15 April 2017

Reklamasi Pecah Belah Rakyat Bali.


            “Tolak reklamasi Teluk Benoa !” Banyak yang bilang kalimat itu pemersatu rakyat Bali dalam menolak investor rakus. Benarkah demikian ?
            Saat ini kasus reklamasi Teluk Benoa sedang menuju puncaknya. Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru di lahan yang tadinya tertutup air, seperti bantaran sungai atau pesisir. Reklamasi Teluk Benoa rencananya akan mengubah peruntukan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya dan pembangunan berbagai obyek wisata di atasnya. Rencana reklamasi itu menuai pro dan kontra.
Pihak yang mendukung menyatakan bahwa reklamasi itu dilakukan karena kondisi wilayah perairan sudah sangat terancam akibat abrasi dan terjadi sedimentasi / pendangkalan karena perubahan iklim global. Tujuan pemanfaatan kawasan Teluk Benoa, antara lain untuk mengurangi dampak bencana alam dan iklim global, serta menangani kerusakan pantai pesisir. Kebijakan rencana pengembangan Teluk Benoa adalah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang destinasi wisata dengan menciptakan ikon pariwisata baru berkonsep green development berlandaskan budaya Bali, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian dan sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya bahaya tsunami.
Kelompok yang menolak rencana reklamasi berpendapat bahwa kawasan konservasi memiliki banyak fungsi vital dalam pelestarian ekosistem. Mereklamasi kawasan konservasi, selain melanggar peraturan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, juga membawa banyak dampak negatif bagi ekosistem maupun kehidupan masyarakat sekitar, termasuk kehilangan wilayah suci untuk upacara adat, tersingkirnya masyarakat dan budaya asli Bali, pembangunan Bali yang tidak merata, serta mafia-mafia berkedok investor yang akan berkuasa dibalik mulusnya reklamasi Teluk Benoa.
            Hasil survei Indo Survey and Strategy (ISS) tahun 2014 menyebutkan, mayoritas masyarakat Bali ternyata menginginkan adanya revitalisasi berbasis reklamasi di pulau Benoa. Dari hasil survey didapati, sebanyak 53,2 persen masyarakat Bali memilih dilakukannya revitalisasi berbasis reklamasi, sedangkan 32 persen menolak revitalisasi berbasis reklamasi. Sisanya 3 persen masyarakat tidak menjawab.
            Hal ini telah cukup membuktikan bahwa dibalik pihak yang terang-terangan menolak reklamasi teluk benoa, ada penduduk Bali yang terlihat diam tapi mendukung revitalisasi berbasis reklamasi. Apakah mereka yang mendukung reklamasi ini salah ? Belum tentu. Tapi jika ada orang yang secara terang-terangan mendukung reklamasi, secara tak langsung sikap orang-orang yang ada disekitarnya langsung berubah sinis. Tatapan matanya terkesan menyalahkan dan inilah yang berpotensi menimbulkan konflik lain : perpecahan Bali.
            Kenapa bisa demikian ? Ada yang mengatakan hal ini sudah diatur oleh pihak yang ingin merusak Bali melaui politik devide et impera, politik pecah belah. Tapi apakah itu benar ? Bagaimana jika tidak ada orang asing yang mengadu domba rakyat Bali, tapi rakyat Bali itu sendiri yang belum paham sepenuhnya apakah reklamasi Teluk Benoa itu baik atau buruk, lalu bertengkar karena merasa alasannya yang paling benar ? Ironis.
            Agar tidak menimbulkan perpecahan yang semakin parah, sebaiknya aksi terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa ini perlu dirubah menjadi aksi damai bersama untuk menguak kebenaran dari proyek tersebut, apakah reklamasi teluk benoa itu lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif bagi Bali. Misalnya dengan mengadakan diskusi / kajian bersama, pengawasan bersama terhadap berbagai pihak yang terlibat, dan bila memungkinkan dengan memaksa penggagas proyek untuk membuka secara lengkap dan sejujur-jujurnya mengenai maksud dilakukannya reklamasi Teluk Benoa baik secara sekala atau niskala. Masyarakat juga hendaknya lebih terbuka terhadap berbagai pemikiran baik dari segi pro maupun kontra dengan tetap saling menghormati. Bukannya menyalahkan pemikiran yang berbeda dari yang diketahuinya.

Intinya meski kebenaran mengenai reklamasi Teluk Benoa belum jelas, rakyat Bali harus tetap akur dan bersatu untuk menghadapi masalah-masalah yang ada, khususnya masalah dari luar. Sama halnya seperti dua saudara yang terlalu sibuk berkelahi sehingga tidak memperhatikan anak tetangga yang mencuri mangga di halaman dua bersaudara tersebut. Jadi, dua bersaudara ini harus akur sehimgga bisa melindungi pohon mangganya dari pencuri sambil tetap merawat mangga tersebut agar semakin subur dan berbuah banyak (Bagus).

*Tulisan ini pernah dimuat di www.persakademika.com

Puisi Alay

PHP
Oleh : Putu Bagus Kresna P.

Parasmu begitu Ayu
Usahamu buatku terpukau
Tiada yang lain selain ragamu
Untukku kau segalanya
Apakah mungkin kita bersama ?
Yakinkah aku dengan dirimu ?
Untukmu aku siapa ?
Salah mungkin diriku
Untuk berharap lebih pada dirimu
Akankah terus begini hubungan kita
Sakit hati berulang kali
Terus terulang berjuta kali
Ini mungkin yang terbaik bagimu
Demi hidupmu dimasa tua
Elakkan kenyataan dimasa hitam putih
Walau sakit

Inilah nasib cintaku karenamu

Ulu Apad di Bayung Gede.


Apa itu Ulu Apad dan Bayung Gede ? Pertanyaan tersebut pasti langsung tersirat ketika membaca judul artikel ini.
Bayung Gede adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini terletak sekitar 55 kilometer di timur laut Denpasar serta sekitar 35 kilometer utara Bangli. Terdapat 2 jalur untuk mencapai Bayung Gede; bisa dari jalur Payangan-Kintamani maupun Bangli-Kintamani. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 800-900 meter dari atas permukaan laut. Oleh karena itu Bayung Gede senantiasa berhawa sejuk. Dengan iklim semacam itu, pertanian lahan kering merupakan andalan warga desa. Dibalik lokasi dan iklimnya yang mendukung sektor pertanian, ada satu hal spesial yang dimiliki oleh Desa Bayung Gede. Lagi-lagi muncul pertanyaan yang sama. Apa itu ?
Dilansir dari skripsi milik Ni Ketut Nugrahaningari, sarjana antropologi Universitas Udayana; Desa Bayung Gede merupakan desa Bali kuno yang memiliki adat, budaya dan tradisi yang berbeda dengan daerah lainnya di Bali. Perbedaan budaya dikarenakan masyarakat Desa Bayung Gede merupakan penduduk Bali Mula (Bali asli-red) yang sudah mewarisi tradisi Bali kuno sebelum migrasi orang Jawa saat runtuhnya Kerajaan Majapahit. Faktor geografis di pegunungan juga menyebabkan sulitnya kontak budaya dengan masyarakat luar. Teguhnya masyarakat Bali Mula di Desa Bayung Gede dalam melestarikan budaya aslinya tercermin pada proses pemilihan pemimpin yang didasarkan kesepakatan yang diwarisi secara turun-temurun.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara dan sumber kepustakaan menunjukkan bahwa Ulu Apad adalah struktur adat dan politik lokal masyarakat Bali Mula yang bersifat komunal dan berprinsip kolektif kolegial. Posisi kepemimpinan pemerintahan adat dan semua posisi jabatan pendukungnya diurut berdasarkan senioritas pernikahan dari 164 krama desa pengarep atau warga utama yang wajib mengabdikan hidupnya di desa. Adanya perolehan hak kepemimpinan adat merupakan status sosial yang diperoleh seseorang dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir. Status tersebut diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat.

Jero Kubayan Mucuk merupakan sebutan pemimpin sistem Ulu Apad pemerintahan adat Bali Mula di Bayung Gede. Jero Kubayan Mucuk yang saat ini menjabat baru dapat menjadi orang nomor 1 setelah 50 tahun mengabdi di desa sejak menggantikan orang tuanya yang meninggal. Beliau telah melalui berbagai tingkat jabatan dan berbagai jenis ritual penyucian diri, hingga akhirnya mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin sistem Ulu Apad. Pembagian tugas dalam sistem kepemimpinan masyarakat Bali Mula dimasa lalu lebih mengatur adat istiadat. Namun pada era modern dewasa ini, berbagai permasalahan baru langsung menyentuh kehidupan masyarakat Desa Bayung Gede. Bukan hanya persoalan adat, namun juga persoalan sosial, politik, budaya, pariwisata, ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan. Meskipun kini terdapat penambahan posisi kepemimpinan bendesa adat dan kepala desa dalam tata pemerintahan di Desa Bayung Gede, namun yang mendapat legitimasi atau pengakuan kepemimpinan utama adalah pemimpin sistem Ulu Apad. Seorang pemimpin ditingkat lokal diharapkan juga memiliki berbagai macam kualitas agar dapat mengayomi masyarakatnya dalam menghadapi peluang, tantangan, dan realitas kehidupan modern. Itulah Ulu Apad di Bayung Gede. (Bgs)

*tulisan ini pernah dimuat di web www.persakademika.com